Jumat, 27 Januari 2017

KMP Teluk Sabu Perlu Penanganan Serius




Kapal Subsidi KMP Pulau Sabu milik PT. Flobamor yang beroperasi sejak tahun 2004 untuk melayani rute Kalabahi-Teluk Gurita-Ilewake-Kiser mengalami gangguan mesin dan berlabuh di Pelabuhan Teluk Gurita sejak minggu pertama bulan Januari 2017 lalu. Kendala yang dialami KMP Pulau Sabu karena kerusakan pada mesin sisi kiri dan kanan kapal saat berlayar dari Teluk Gurita menuju Kalabahi. Hal ini dilakukan karena ada penambahan 2 trib lagi dalam rangka pelayanan kepada pengguna jasa menjelang tahun baru dari 40 trib yang ditargetkan di tahun 2016 lalu. Demikian diungkapkan Dirut PT. Flobamor, Drs. Hironimus Sori Wutun saat Komisi III DPRD NTT yang dipimpin Ketua Komisi, Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si didampingi Anggota Komisi III dan jajaran PT Flobamor mengunjungi lokasi berlabuhnya Kapal Motor Penyebrangan (KMP) Teluk Sabu yang mengalami kendala mesin di Pelabuhan Teluk Gurita, Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, Kamis (26/01/2017).
Sori Wutun menjelaskan, kerusakan ini  karena  kondisi kapal yang sudah tua dan perlu perawatan mesin yang intensif tentunya dengan dukungan Subsidi dana docking kapal dari Kementerian Perhubungan yang sesuai dengan kondisi kapal sekarang ini. Ia menambahkan, hal lain yang menjadi kendala adalah perlist yang diajukan ke Satker Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun biaya docking selalu diabaikan padahal perlist yang diajukan oleh awak kapal KMP Pulau Sabu sudah melalui pengecekan dan analisa berkala. “Dengan adanya kunjungan dari Komisi III DPRD NTT diharapkan ada dukungan politik agar perawatan kapal ini dapat berjalan dengan maksimal dan dipastikan kondisi ini akan pulih sekitar bulan Februari atau Maret untuk dapat beroperasi” katanya.
Hugo Rehi Kalembu pada kesempatan itu mengatakan, dalam bulan Februari ini Komisi bersama Satker yang mewakili Pemerintah Pusat, Perhubungan dan Biro Ekonomi akan berdiskusi dengan Pemerintah Pusat terkait KMP terutama KMP Pulau Sabu yang mendapat perhatian khusus karena kondisinya yang paling tua dengan kekuatan mesin 1600 GT dan daya tampung 190 orang tersebut dan juga kondisi minat penumpang yang sangat minim sekitar dua puluhan orang saja sekali berlayar. Lebih lanjut Hugo mengatakan, komponen subsidi juga harus memperhatikan usia kapal, apalagi belum pernah dilakukan perbaikan menyeluruh agar dapat penanganan yang serius. “Kita harus punya optimisme dalam melayani masyarakat walaupun dalam hitungan ekonomi dianggap mengalami kerugian” katanya.
Menyambung hal itu, Anggota Komisi III, Drs. Alexander Ena, M.Si mengatakan, akan serius membantu menyelesaikan masalah tersebut karena PT. Flobamora merupakan aset daerah dan sebagai DPRD NTT yang melaksanakan fungsi control dan budgeting. Alex menambahkan, jika masalah ini sudah terselesaikan, pihaknya akan berdiskusi dengan Komisi V DPRD RI dan Kementerian agar ada penambahan Kapal Motor Penyebrangan lagi untuk PT. Flobamor, tentunya dengan konsekuensi jika hal itu di realisasi maka pembangunan dermaga juga harus dilakukan. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Hironimus Banafanu berharap para kru kapal motor penyebrangan ini dapat diangkat menjadi pegawai tetap agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal, Ia juga menghimbau agar kapal ini segera dilakukan perbaikan karena ini bukan hanya masalah pendapatan tetapi hal ini menyangkut wajah daerah dan kapal ini juga melayani penyebrangan antar provinsi.




Selasa, 29 November 2016

BMPS AUDIENS DENGAN KETUA DPRD PROVINSI NTT

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) merupakan wadah koordinasi perguruan swasta berhimpunnya  yayasan-yayasan badan penyelenggara perguruan swasta (sekolah, madrasah dan seminarium) di seluruh Indonsia, mempunyai fungsi dan peran strategis dalam meningkatkan keswastaan dan mutu partisipasi swasta dalam mwujudkan tujuan pendidikan nasional.               Sebagai Badan Musyawarah Penyelenggara Pendidikan Swasta, Badan Musyawarah  Perguruan Swasta terus berjuang untuk mengembangkan peran swasta dalam bidang pendidikan dengan berdasarkan pada dasar perjuangannya adalah Religius, Keagamaan dan  kebangsaan. Hal ini disampaikan Ketua BMPS Nusa Tenggara Timur, Winston R. Rondo, S.Pt  saat beraudiens dengan Ketua  DPRD Provinsi NTT,  H. Anwar Pua Geno, SH didampingi Wakil Ketua, Alexander Take Ofong, S. Fil dengan Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Anwar Hajral, ST di Ruang Rapat Pimpinan DPRD NTT, Senin (28/11/2016).  Lebih lanjut Winston mengatakan BMPS bertekad untuk bersama melangkah maju dan bermitra dengan pemerintah serta semua pihak yang terkait dalam perjuangan di bidang pendidikan. Ia meminta Dewan untuk memberikan dukungan politik dan dukungan anggaran kepada sekolah-sekolah swasta karena kehadiran sekolah swasta cukup membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.
Prof Maria A. Noach, Ph.D selaku penanggungjawab BMPS NTT,  meminta Dewan dan Pemerintah untuk memperhatikan pendidikan di NTT,  anak – anak memiliki aklak yang baik dan semua agama mengajarkan agar kita hidup berdamai.  Persoalan pendidikan di NTT seperti benang kusut. Ia meminta pemerintah untuk memperbaiki pendidikan dengan memberikan biaya pendidikan Doktor setiap tahun satu orang dari setiap kabupaten/kota.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan, DPRD NTT akan memberikan dukungan politik dan dukungan anggaran tetapi pihak BMPS perlu memberikan data dan peta sekolah – sekolah swasta baik Taman Kanak – kanak hingga Perguruan Tinggi yang mampu dan kurang mampu  untuk disampaikan kepada pemerintah.  Lebih lanjut Anwar,  Dewan memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT karena ada sekolah yang memprihatinkan dan perlu ada bantuan dari pemerintah.  Sedangkan Wakil Ketua, Alexander Take Ofong, mengatakan ketika pemerintah belum mampu sekolah swasta menjadi penyangga utama pendidikan untuk menginvestasi Sumber Daya Manusia, tetapi ketika pemerintah mulai mampu sekolah swasta mulai ditinggalkan, bahkan banyak yang terabaikan.   Lebih lanjut  Alex, mengatakan dulu ada sekolah swasta mendapat subsidi dari pemerintah dan menjadi mitra sekolah negeri tetapi sekarang kurang ada perhatian.  Oleh karena itu sekolah swasta dan negeri perlu mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. (ab)


Selasa, 25 Oktober 2016

PENJUAL KAYU API JADI PETANI SAYUR

       
Sebagai masyarakat ekonomi lemah saya sebelumnya setiap hari menjual kayu api dengan harga satu ikat Rp 10.000; dan pukul batu karang. Dari hasil penjualan kayu api dan batu karang tidak cukup untuk biaya hidup setiap hari, apalagi soal biaya pendidikan bagi anak-anak. Hidup saya sangat susah dan saya berdoa, Tuhan? memang hidup saya sudah ditakdirkan seperti ini tetapi saya ingin agar hidup bisa berubah lebih baik lagi. Dan waktu terus berjalan pada tahun 2012 pemerintah provinsi NTT melalui Dinas PU Provinsi NTT membangun Embung Bi’suaf dan ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya untuk beralih profesi dari penjual kayu api menjadi petani sayur. Ini tekad, saya harus bisa. Oleh karena itu, patut saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Provinsi NTT terutama Dinas PU Provinsi NTT yang sudah membantu masyarakat kabupaten TTS dengan membangun Embung Bi’suaf. Saya sudah tergabung dalam Kelompok Tani Tonatun Kelurahan Karang Sirih Kota Soe. Kami sudah memanfaatkan air embung untuk menanam sayur, tomat, cabe, semangka, mentimun, jagung, singkong dan pisang di sekitar lahan  sehingga banyak hasil yang sudah kami dapat dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah. Anak saya satu orang sekolah di STIKOM dan satu orang di Kebidanan. Selain itu, saya bisa membangun rumah dan membeli motor. Saya senang. Demikian dikatakan Alexander Selan, Bendahara Kelompok Tani Tonatun di Kelurahan Karang Sirih Kota Soe.  Jumat, (21/10/2016).
Ketua Kelompok Tani Tonatun Abraham Selan, mengatakan jumlah anggota Kelompok Tani Tonatun saat ini sebanyak 30 orang yang berusaha di Embung Bi’suaf.  Abraham menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT karena sudah memperhatikan masyarakat TTS dengan membangun Embung Bi’suaf sehingga Kelompok Tani Tonatun sudah memanfaatkan air yang ada untuk kebutuhan masyarakat.  Abraham menyatakan kegembiraannya dengan kehadiran Embung Bi’suaf sangat menolong  masyarakat, kami bisa memanfaatkan lahan di sekitar embung dengan menanam jagung, sayur, tomat,  cabe, semangka, mentimun, bonteng, singkong, pisang dan hasilnya kami jual ke pasar. Abraham menambahkan hasil – hasil sudah pernah kami panen dalam jumlah yang besar seperti : Cobe buah besar Tahun 2012 – 2013  hasil panen 8 ton dengan harga Rp 80.000 per kilogram dan kalau disetarakan dengan nilai uang sebesar Rp 640.000.000; sedangkan tahun 2013 – 2014 panen jagung hibrida sebesar 10,9 ton x Rp 5.000 = Rp 54.500.000;  
             Ketua Tim Kunjungan Kerja Kabupaten TTS, Ampera Seke Selan, SH mengatakan, Kelompok Tani Tonatun sebelumnya hasil panen anggota  dijual dengan jalan kaki keliling kota Soe, tetapi sekarang mereka sudah  menguasai pasar Soe dengan membuka meja di dalam pasar untuk menjual hasil panennya. Lebih lanjut, Ampera meminta agar kelompok tani Tonatun jangan puas dengan hasil yang sudah ada, tetapi harus mempertahankan usaha ini dan bahkan lebih ditingkatkan lagi demi kesejahteraan anggota.  Sedangkan Anggota Tim Aleta Kornelia Baun, SH mengatakan, kalau saya diminta untuk lihat embung yang kosong atau tidak ada usaha, untuk apa saya lihat.  Saya mau lihat embung yang sudah dimanfaatkan masyarakat artiya ada usaha dan ada hasil, ini yang benar. Masyarakat sadar dan ingin untuk keluar dari kesulitan yang diahdapinya serta ingin berubah. Dan hari ini saya senang karena masyarakat Kelurahan Karang Sirih Soe bisa memanfaatkan embung Bi’suaf. Ini pertanda bahwa masyarakat sudah mulai sadar untuk berubah dan memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga. (ab)

Rabu, 28 September 2016

PP 18 TAHUN 2016 BAWA PERUBAHAN BAGI PEMBENTUKAN OPD

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam masa Persidangan III Tahun 2016  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masing-masing : Pertama, Organisasi Perangkat Daerah; Kedua, Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Lidup; Ketiga, Pencabutan PERDA Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Keempat, Pencabutan PERDA Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi NTT; Kelima, Pencabutan PERDA Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat.
Asisten I Setda Provinsi NTT, Yahana Lipasaly, SH mengatakan Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah.  Hal ini sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.  Pengelompokan OPD  didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi  yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, badan atau fungsi  penunjang dan staf pendukung.  Perda ini memberikan arah dan pedoman yang  jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.
Bapemperda dalam membahas Ranperda OPD cukup alot. Hal ini disebabkan karena Sekretariat DPRD Provinsi NTT memiliki beban tugas yang besar tetapi perhitungan skor berada di Tipe B. Sedangkan berbicara tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan DPRD.  Anggota Bapemperda, Kardinad L. Kale Lena, SH secara tegas mengatakan PP 18 Tahun 2016 membawa perubahan besar terhadap OPD yang ada di NTT. Lebih lanjut Kardinad menambahkan kriteria apa yang digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan skor  sehingga  Sekretariat DPRD tergolong tipe B. Kardinad meminta kepada Bapemperda Provinsi NTT agar menempatkan Sekretariat  DPRD Provinsi NTT di tipe A dan kita akan membawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperjuangkan ke Pemerintah pusat. Rapat Bapemperda di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi NTT,  Kamis (22/09/2016).
 Ismail J. Samau, SE.MM menyoroti OPD khususnya Sekretariat DPRD Provinsi NTT perlu diberikan porsi yang memadai sesuai dengan beban tugas yang ada, seperti Inspektorat, Sekretariat Daerah, dinas/badan lainnya yang tergolong tipe A. Lebih lanjut Ismail Samau mempertanyakan semangat dari efesiensi letakan dimana.     Asisten I Setda NTT, Yohana Lipasaly menambahkan, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 penetapan skor cukup jelas dan yang membedakan dalam PP Nomor : 18 Tahun 2016 hanya variabel teknis saja, sedangkan variabel umum semua sama.  
Ketua Bapemperda Provinsi NTT, Ir. Ansgerius Takalapeta mengatakan, Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan karena ada hubungan dengan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017. Apabila Ranperda ini tidak ditetapkan maka APBD 2017 tidak bisa dibahas.  (ab)


DPRD NTT dukung Sekretariat Tetap pada tipe A




Dalam rapat Paripurna  ke-6 DPRD Provinsi NTT dalam masa persidangan III yang membahas  laporan Badan Pembentukan Perda di ruang sidang utama, selasa(27/09) Juru bicara Bapemperda, Kristien Samiyati Pati, SP mengatakan Fraksi-fraksi DPRD NTT dan alat kelengkapan DPRD dalam pembahasan Ranperda ini meminta agar Sekretariat DPRD Provinsi NTT tetap pada tipe A yang mencakup 4 (empat) bidang sesuai kondisi eksisting. Ia menjelaskan, Dalam ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Sekretariat DPRD Provinsi NTTdiklarifikasikan pada tipe B dengan 3 bidang, sedangkan kondisi eksisting ada 4 bidang (setara tipe A). Kondisi eksisting Sekretariat DPRD kini sangat memadai sebagai sistem pendukung DPRD sehingga jika dirubah menjadi tipe B, maka secara fungsional maupun spikopilitik akan melemahkan system pendukung DPRD.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil ketua DPRD NTT, Nelson O. Matara, S.Ip., M.Hum, didampingi oleh Wakil Ketua, Alexander Take Ofong, S.Fil dan Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny Litelnoni, M.Si dan sejumlah perangkat Daerah.
Kristien menambahkan, sesuai hasil konsultasi Bapemperda DPRD Provinsi NTT dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta tentang kondisi eksisting Sekretariat DPRD Provinsi NTT disesuaikan dengan hasil pemetaan yang telah dibuat.oken

Selasa, 27 September 2016

FPR AUDIENS DENGAN KOMISI II DPRD NTT

Dalam rangka “Hari Tani Nasional” Front Perjuangan Rakyat (FPR), Ikatan Tokoh Adat Pencari Keadilan dan Kebenaran (ITA – PKK), Kelompok Tani Oemofa, dan Kelompok Tani Tuamnanu  Kupang beraudiens dengan Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Ir. Oswaldus, M. Si, Drs. Kasimirus Kolo, M. Si dan Yucundianus Lepa, M. Si menerima FPR, ITA PKK, Kelompok Tani Oemofa dan Kelompok Tani Tuamnanu di bawah koordinator : Stifen Orison di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (26/09/2016).
                Hari Tani Nasional merupakan momentum yang tepat untuk FPR menyampaikan hak – hak rakyat sebagai petani kurang diperhatikan pemerintah.  Petani dan tanah ibarat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut orang Timor, tanah diibaratkan sebagai tubuh manusia, jika tanah dirusak, direbut, dieksploitasi maka kehidupan manusia semakin tidak menentu. Sebagian besar penduduk NTT menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian dengan daya serap lapangan pekerjaan mencapai 1,37 juta orang atau sekitar 61,65 persen dari total angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur. Akibat monopoli tanah  dan perebutan tanah petani, masyarakat semakin mengalami kesulitan untuk mengakses sumber – sumber agraria. Hal menyebabkan tingginya angka kemiskinan di NTT. Dari total luas lahan yang dapat diperuntukan untuk sektor pertanian mencapai 3.793.051 Ha, maka rata-rata luas lahan pertanian harusnya mencapai 4,9 Ha per rumah tangga pertanian. Namun kenyataannya sesuai Sensus Pertanian 2013, rata-rata penguasaan lahan pertanian hanya mencapai 0,88 Ha per rumah tangga. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat monopoli terhadap sumber agraria, demikian dikatakan koordinator : Stifen Orion.
                Imenuel Tampani selaku Ketua FMN Cabang Kupang, ITA PKK, Kelompok Tani Oemofa dan Kelompok Tani Tuamnanu mengatakan Keluarga Beti (Sofia Beti) di Oemofa tanah mereka diambil alih Pemerintah semasa kepemimpinan Bapak Drs. Semuel D. Pakereng, M.Si menjadi camat di Kecamatan Amabi Oefeto Tahun 2003 dengan  membangun delapan unit rumah dan Tahun 2015 dibangun lagi dua unit rumah  sehingga total bangunan menjadi sepuluh unit di atas lokasi tersebut. Menurut Ibu Sofia Beti tanah tersebut diberikan untuk berusaha, tetapi tidak menjadi milik pemerintah. Apalagi tanah tersebut hanya ada sepuluh bangunan saja dan tidak ada kegiatan apa-apa. Kami meminta pemerintah untuk mengembalikan tanah tersebut kepada kami keluarga Beti.
Imenuel Tampani menambahkan soal  Tanah di Besipae, Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia di bidang Peternakan. Kontrak Pemerintah Indonesia dan Australia sudah selesai dan kami minta agar tanah Rens Besipae segera di kembalikan kepada Delapan Atoin Amaf.  Kami tidak mengakui Saudara Leonard Nabuasa yang mengatasnamakan dirinya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah.
Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Ir. Oswaldus, M. Si mengatakan Besipae adalah wilayah Instalasi Peternakan. Komisi II DPRD NTT sudah meninjau lokasi tersebut dan meminta pemerintah agar segera menyelesaikan masalah kepemilikan tanah dimaksud.  Anggota Komisi II DPRD NTT, Drs. Kasimirus Kolo, M.Si mengatakan, Anggota wajib untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama dan akan disampaikan kepada pimpinan Dewan, prinsipnya negara melindungi masayarakat. Soal masalah tanah di Oemofa, Dewan akan dengar pendapat dengan Mantan Camat Oefeto, Semuel Pakereng. Sedangkan Ir. Yucundianus Lepa, . mengatakan masalah tanah muncul karena nilai ekonomi tanah. Masalah tanah di Besipae yang menyerahkan Sdr. Leonard Nabuasa. Ada sekelompok kecil yang melakukan okupasi di lokasi tersebut. Forum hari ini, forum saling mendengarkan dan Ia minta untuk duduk bersama untuk mencari jalan keluar dan diselesaikan dengan akal sehat, kekeluargaan dan bukan dengan kekerasan.
(ab)               

Selasa, 13 September 2016

NTT Alami Penundaan Penyaluran DAU



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk daerah yang mengalami penundaan penyaluran sebesar Rp. 60,524 miliar lebih/bulan atau 242,099 miliar lebih selama 4 bulan ke depan.  DAU yang sebagian penyalurannya ditunda itu dapat disalurkan kembali pada TA 2016 jika realisasi penerimaan negara mencukupi. Hal ini berdampak bahwa akan terjadi kekurangan anggaran pembangunan sebesar jumlah penundaan tersebut.  Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, Rabu (7/9/2016) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT.
Benny mengatakan, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dengan cara penghematan dan mengendalikan beberapa pos belanja.  Benny menambahkan, agar tidak terganggu proses perubahan APBD yang sedang dilaksanakan, maka pemerintah melakukan langkah-langkah seperti melakukan penundaan pelaksanaan kegiatan yang bukan merupakan kewenangan provinsi, menunda pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi, rapat teknis yang belum dilaksanakan, menunda pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi yangbbelum dilkasanakan, menunda pelaksanaan kegiatan paket-paket pengadaan barang dan jasa yang belum dilakukan proses pelelangan, baik yang dilaksanakan mellaui ULP atau pengadaan langsung oleh Pengguna Anggaran, menunda pelaksanaan paket pengadaan barang dan jasa yang belum dilakukan perjanjian kontrak kerja walaupun telah ditetapkan pemenang tender melalui  proses pengadaan barang dan jasa oleh ULP atau proses pengadaan langsung, melakukan kajian terhadap kegiatan fisik yang sedang berjalan untuk revisi addendum kontrak terkait volume kegiatan dan melakukan penundaan pencairan dana untuk perjalanan dinas yang belum dilaksanakan.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTT, Anwar Pua Geno didampingi Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson O. Matara dan Alexander Take Ofong tersebut Pemerintah Provinsi NTT juga mengajukan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Provinsi NTT untuk diproses  sesuai  mekanisme dan ketentuan yang berlaku, yaitu :
1.     Ranperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah Provinsi NTT
2.    Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.    Ranperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.    Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi NTT
5.    Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat.
Diakhir rapat paripurna, Anggota DPRD NTT, Kristien Samiyati Pati mewakili leruh Anggota DPRD Provinsi NTT menyerahkan laporan hasil kunjungan kerja dan hasil reses kepada Pimpinan DPRD NTT untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Itin.